Tapaktuan - Sejumlah komponen masyarakat memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan bantuan kepada korban konflik Aceh yang berada di Gampong Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan.

Hal ini sangat membantu masyarakat korban konflik sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam menjaga perdamaian di Aceh, secara non-yudisial.

Direktur MUMTAZ INSTITUTE (LSM) Maidar Darwis, M.Ag menyatakan, Selasa (27/6/2023), Langkah yang diambil Pemerintah Pusat sangat tepat dengan memberikan bantuan dan terapi trauma terhadap korban konflik merupakan tanggung jawab sosial Pemerintah Pusat, ujar Maidar.

Menurutnya, ini salah satu sentuhan manusiawi dari Pemerintah, karena selama konflik banyak korban trauma, dengan adanya bantuan yang diberikan dapat membangkitkan semangat untuk kembali beraktifitas seperti sediakala. ungkap beliau.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Dayah Aceh Selatan Farid Wajidi juga menanggapi positif dalam penyelesaian terhadap korban konflik ini, khususnya di Gampong Jambo Keupok ini.

Kadis juga mengatakan, peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggan HAM berat di Provinsi Aceh merupakan bentuk itikad positif dari pemerintah pusat untuk korban konflik Aceh, Ujar kadis.

"Kita mengapresiasi langkah baik ini, khususnya untuk korban konflik Aceh, dimana Pemerintah Pusat akan menyelesaikan masalah konflik melalui non yudisial sehingga ini merupakan langkah awal untuk kebaikan kita semua", sebutnya.

Adapun bantuan yang akan disalurkan berupa rumah layak huni sebanyak 16 unit. Selain rumah pihak ahli waris korban konflik kepada 62 orang lain berupa bantuan sosial sembako PKH, jaminan kesehatan Premium, Bantuan UMKM dan bantuan pendidikan, ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Dedy Saputra yang juga merupakan masyarakat Gampong Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia mengapresiasi langkah baik Presiden Joko Widodo atas bantuan yang diberikan kepada korban konflik Aceh.

"Bantuan yang akan disalurkan nantinya kalau bisa dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat korban konflik mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam penyelesaian konflik secara komprehensif", pungkas Dedy Saputra. (*)

Diskominfo Asel